Pariwisata di Indonesia

Pariwisata di Indonesia


Pariwisata di Indonesia


Administrasi Pariwisata Nasional Indonesia

 

Islam di Indonesia

 

Kota terbesar

 

Agama di Indonesia

 

Filsafat di Indonesia

 

Teknologi di Indonesia

 

Perpustakaan dan Informasi di Indonesia

 

Organisasi Indonesia yang sudah tidak berfungsi

 

Secara teori, negara tidak dapat mendeklarasikan atau memaksakan monopoli atas produksi barang-barang keagamaan seperti tasbih, tetapi diperbolehkan untuk memblokir penjualan, distribusi atau iklan segala benda atau barang dengan prasasti agama, dengan syarat bahwa harga mereka tidak melebihi minimum tertentu.

 

Referensi

 

Koordinat:

 

Peta interaktif

 

Kutipan

 

Sumber

 

Tautan luar

 

Bacaan lebih lanjut

 

Media terkait Islam di Indonesia di Wiki media Commons


Negara ini telah membuat banyak perubahan kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk masuk Islam, dan bahkan lebih banyak tindakan sedang dilakukan untuk mencegah penyebaran agama.

 

Revolusi Islam

 

Sejak periode republikanisme yang kuat di akhir abad ke-19, kepemimpinan Kebangkitan Nasional Indonesia (juga dikenal sebagai Kebangkitan Besar atau Zaman Reformasi) berupaya membangun masyarakat modern dengan rezim yang toleran secara agama, yang mengutamakan kebebasan beragama. Pada awal 1920-an, tiga tahun setelah jatuhnya rezim "Kartelebaken" ("salib yang patah"), partai-partai teokratis dan nasionalis Islam bersatu untuk membentuk Persatuan Nasional Islam (, atau 'PKI'), yang meraih kemenangan besar dalam pemilu tahun 1923. Pemerintahan baru, yang dikenal sebagai Partai Syariah Islam Indonesia (PSI) berbasis Syariah, segera mulai mengumumkan serangkaian undang-undang hukum baru yang mencakup pengesahan pengadilan sipil Islam dan pengajaran agama Islam di sekolah. Dukungan kuat yang diterima PSI dari penduduk mayoritas Muslim di negara itu, yang sebagian besar telah mendukung pembentukan negara sekuler modern di Hindia Belanda, mengarah pada pembentukan hukum pidana Islam (UU 66/1924), kodifikasi Syariah. hukum dalam hukum pidana Indonesia (UU 17/1925), revisi hukum perdata (UU 71/1925), dan peraturan diskriminatif yang diskriminatif atas penjualan dan konsumsi minuman beralkohol (UU 83/1925). Program tersebut ditentang oleh para penentang yang menuduh bahwa program itu dimaksudkan untuk menciptakan negara dan sistem hukum Islam (yang disangkal oleh PSI) dan interpretasi Islam yang rasis dan puritan.


Pariwisata di Indonesia


Penentang program tersebut juga mengklaim bahwa program tersebut disponsori oleh otoritas kolonial, terutama oleh pemerintah Inggris dan Belanda di timur laut (Kolombia dan Sumatra), yang berusaha untuk menciptakan Islam timur laut yang mandiri atau otonom di timur laut koloni. Pada saat yang sama, serangkaian faktor berfungsi untuk meningkatkan dukungan terhadap program tersebut di kalangan Muslim Indonesia, dan menyebabkan peningkatan jumlah partai politik Islam yang baru bergabung. Partai-partai ini memiliki orientasi yang beragam, dari aliansi dengan otoritas kolonial hingga kebijakan nasionalisme separatis, meskipun program PKI secara luas berorientasi pada nasionalis. Koalisi PKI, lengan politik Islam dan pemimpin konservatif yang dipersatukan oleh Islam reformis, berkontribusi pada kembalinya kekuatan politik Mohammad Hatta, mantan tahanan politik dan tokoh terkemuka dalam kebangkitan Islam.


Pemerintah Indonesia yang baru menjalankan program reformasinya dengan sedikit masalah. Kode hukum Islam dan perubahan legislatif lainnya sebagian besar dilaksanakan dengan sedikit konflik dengan pemerintah republik. Di sisi lain, keretakan ideologis dan politik antara PKI dan partai reformis dan nasionalis turut menyebabkan kemerosotan koalisi nasionalis. Pertempuran ideologis yang sangat sengit antara PKI dan partai-partai nasionalis pecah pada tahun 1926-27. Perdebatan ini dilambangkan dengan hubungan antara Mohammad Hatta, pemimpin koalisi nasionalis, dan pemimpin baru Partai Nasional Indonesia, Sutan Sjahrir. Hatta adalah seorang reformis Islam dan pendukung akomodasi yang lebih besar dengan nasionalisme partai lain dalam koalisi. Sjahrir adalah seorang nasionalis sosial dan pengkritik kode hukum Islam, dan dipandang oleh PKI sebagai boneka Belanda dan Inggris, dan sebagai seorang pragmatis dan liberal. Baik Sjahrir maupun Hatta memperoleh dukungan yang semakin meningkat dari umat Islam Indonesia


Masalahnya, mereka memiliki pemikiran yang sama tentang bagaimana mengubah status umat Islam di Indonesia. Perbedaannya, Sjahrir mengusulkan agar Islam menjadi sumber legitimasi bagi pemerintahan Nasionalis Indonesia, sedangkan Hatta percaya bahwa Islam harus menjadi instrumen mobilisasi politik yang efektif, dengan Islam sebagai elemen pemersatu yang akan mempersatukan bangsa Indonesia. Konfrontasi antara Hatta dan Sjahrir berujung pada pembubaran partai Partai Nasionalis pada tahun 1929.

 

Islam reformis


Gerakan reformasi umat Islam terus berkembang, baik dari segi agenda politik dan sosialnya, maupun dari segi ideologi barunya. Gerakan ini sangat mengandalkan program nasionalisme Islam yang mulai berkuasa pada tahun-tahun kemerdekaan (1899–1946). Dalam pengertian ini, ada kesinambungan antara kemunculan gerakan reformasi tahun 1920-an dengan munculnya Kebangkitan Nasional Indonesia tahun 1930-an. Akan tetapi, ideologi baru kaum nasionalis dan agenda politik baru kaum reformis berbeda dalam hal-hal yang krusial.


Pariwisata di Indonesia


Gerakan tersebut berusaha untuk mendamaikan nasionalisme dengan warisan reformasi. Di bawah kepemimpinan Nasionalis Indonesia, nasionalisme menjadi komponen yang disadari dan tidak terpisahkan dari upaya memodernisasi Indonesia. Salah satu reformis terkemuka, Mohammad Hatta, mempromosikan gagasan bahwa Islam dapat menjadi alat mobilisasi politik yang efektif. Pada tahun 1930-an, retorika nasionalis diresapi dengan nada Islam. Para pemimpin nasionalis menekankan hubungan simbiosis antara nasionalisme dan Islam
.


Also Read: Pariwisata di Indonesia

Post a Comment

Previous Post Next Post